BOGORIN.id – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bogor menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, dilakukan oleh individu yang bukan bagian resmi dari organisasi mereka.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua HMI-MPO Cabang Bogor, Sirhan, usai audiensi dengan Pj Bupati di Cibinong, Kamis, 12 September 2024.
“Ketua komisariat sudah mengeluarkan keputusan untuk memecat kader-kader yang terlibat dalam demo tersebut,” ujar Sirhan.
Audiensi ini diadakan untuk mengklarifikasi terkait aksi protes yang berlangsung pada Jumat (6/9) di Komplek Pemda Cibinong dan Rabu (11/9) di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sirhan menyatakan bahwa aksi tersebut tidak mencerminkan sikap kritis yang konstruktif terhadap pembangunan di Kabupaten Bogor, melainkan hanya ulah kader yang tidak sah.
“Aksi yang dilakukan tidak membahas isu-isu pembangunan secara tepat dan tidak menawarkan solusi, melainkan hanya mengarah ke tindakan yang kurang produktif,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, selain memberikan klarifikasi, HMI-MPO Cabang Bogor juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor terkait pengelolaan kawasan wisata Puncak, terutama mengenai penerangan jalan yang dinilai minim pasca penertiban bangunan liar.
“Kurangnya penerangan di jalur Puncak setelah penertiban bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Oleh karena itu, kami meminta agar ini segera menjadi perhatian,” ungkap Sirhan.
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa usulan tersebut sudah masuk dalam rencana pemerintah. Namun, karena status jalur Puncak merupakan jalan nasional, kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita sudah koordinasikan masalah penerangan jalan ini dengan pemerintah pusat, karena jalur Puncak merupakan jalan nasional, dan itu menjadi kewenangan mereka,” jelas Asmawa.
Asmawa juga mengapresiasi kedatangan HMI-MPO Cabang Bogor dan menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, untuk mendorong pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Bogor.
“Pembangunan di Bogor membutuhkan peran semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga masukan dari masyarakat dan mahasiswa sangat kami hargai,” tambahnya.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aksi protes yang dilakukan, sekaligus memastikan bahwa ke depan, pembangunan Kabupaten Bogor akan berjalan dengan lebih inklusif dan partisipatif.
