Bogorin.id – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan seragam terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam penetapan desil yang menjadi salah satu dasar penerima program bantuan dan perlindungan sosial.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat Terkait DTSEN, Khususnya Penetapan Desil, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, BPS, serta perangkat daerah terkait dalam menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab, mengatakan peningkatan kualitas komunikasi informasi menjadi hal penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat wajib kita fasilitasi dan kita jawab. Karena itu, yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas komunikasi informasi,” ujar Reynaldi.
Menurutnya, camat perlu meningkatkan intensitas komunikasi dengan narahubung BPS di wilayah masing-masing dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada para kepala desa dan lurah.
Pertemuan secara langsung dinilai penting untuk membangun pemahaman yang sama mengenai mekanisme pemutakhiran, verifikasi dan validasi data, hingga penetapan desil.
“Samakan persepsi di semua level pemerintahan. Berikan suasana nyaman dan informasi yang pantas diterima masyarakat. Program pemerintah ini sejatinya sangat baik, tetapi memang harus diawali dengan data yang kuat,” jelasnya.
Selain penguatan komunikasi terkait DTSEN, rapat juga mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari penguatan ekosistem data dan pelayanan publik.
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa hingga saat ini aktivasi IKD di Kabupaten Bogor telah mencapai 564.440 aktivasi dari target sekitar 4,2 juta.
Untuk mempercepat capaian tersebut, layanan aktivasi IKD telah diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan melalui ratusan service point, didukung operator yang telah mendapatkan pelatihan.
“Kecamatan dan desa juga didorong memanfaatkan dashboard harian dan data real time sebagai bahan evaluasi untuk melihat capaian sekaligus menentukan langkah percepatan di wilayah masing-masing,” bebernya.
Penguatan aktivasi IKD juga dinilai penting karena ke depan dapat mendukung berbagai layanan dan program pemerintah, termasuk proses yang berkaitan dengan bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Karena itu, Pemkab Bogor mengajak seluruh unsur pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk bergerak bersama, memperkuat komunikasi, memastikan data terus diperbarui, serta menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan tepat bagi masyarakat. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
